Tutup Iklan
Kabupaten Pandeglang

Terulang Kembali Kasus Ibu Hamil Ditandu, HMI Sebut Bupati Pandeglang Gagal

35
×

Terulang Kembali Kasus Ibu Hamil Ditandu, HMI Sebut Bupati Pandeglang Gagal

Sebarkan artikel ini

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang angkat bicara terkait kasus Ibu Hamil yang ditandu menuju Puskesmas di Desa Cipinang, Angsana.

Seperti diketahui beberapa hari lalu, terdapat kabar melalui video tersebar pada media sosial terkait keluhan warga yang sedang menandu Ibu Hamil karena tidak ada aksi jalan yang dilalui kendaraan. Hal tersebut sontak menjadi sorotan oleh HMI.

Berdasarkan Kiriman Rilis yang diterima Awak Media, Handoko S. Askari, Sekretaris Umum HMI Cabang Pandeglang mengatakan hal itu tidak hanya terjadi kali ini saja tetapi beberapa tahun kebelakang-pun pernah terjadi.

“Bukan hanya kali ini, pada tahun 2022 terjadi di Desa Leuwibalang Kec. Cikeusik, kemudian 2021 ada hal yang sama terjadi di Desa Sindangresmi, Kec. Sindangresmi” Ungkap Handoko

Lebih lanjut, pihaknya juga menilai kasus tersebut berbanding terbalik jika melihat APBD Kabupaten Pandeglang 2023 lalu yang diproyeksikan mencapai angka 1.6 Triliun, kemudian APBD tahun 2024 diproyeksikan mencapai 1.7 Tirilun

Dikutip dari salah satu media, pada saat Rapat Paripurna Raperda, Bupati Irna Narulita menyampaikan APBD 2024 diproyeksikan mencapai Rp. 1.713.423.025.752. yang meliputi PAD Rp.300.035.971.652, dan Pendapatan Transfer Daerah Rp. 1.413.387.054.100.

Irna Narulita pada tahun 2023 menyampaikan Dana tersebut akan diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan meliputi ekonomi sosial, pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur, kemudian pada tahun 2024 Bupati menegaskan untuk pemantapan infrastruktur wilayah dan layanan publik.

“Angka yang fantastis tersebut tentunya sangat bisa mengentaskan persoalan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini salah satunya kasus kesehatan dan infrastruktur sehingga kemudian tidak akan ada lagi kasus seperti Ibu Hamil yang ditandu untuk melahirkan, terlebih dilakukan mulai dari 2023 untuk pembangunan” Tegas Handoko.

Pihaknya juga menilai jika pada tahun 2023 APBD mencapai angka 1.6 T, yang diprioritaskan untuk pembangunan maka selayaknya pada tahun 2024 dengan APBD mencapai 1.7 T harusnya ini sudah bisa untuk mengentaskan persoalan akses sehingga tidak memicu persoalan yang pernah terjadi seperti Ibu Hamil ditandu.

“Seharusnya memang 2024 ini sudah tidak ada kasus sama seperti itu” Kutip Handoko.

Menanggapi Hal tersebut, HMI Cabang Pandeglang mendesak agar Bupati untuk segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur sesuai dengan proyeksi setiap tahunnya terutama dalam hal akses dan kesehatan.

“Jangan sampai hari ini terkesan hal tersebut menjadi Polemik yang terus berulang setiap tahunnya, maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Bupati untuk serius menangani persoalan klasik sesuai dengan Tema Pandeglang Berkah” Pintanya.

Padahal jelas diketahui, Bupati yang sudah menjabat dua periode seharusnya lebih antisipatif dalam hal-hal yang mendasar seperti kejadian tersebut.

“Dua periode seharusnya lebih cenderung peka terhadap sosial masyarakat, jangan sampai hal ini memicu pandangan gagal tehadap Kepemimpinan Irna-Tanto” Tutupnya.