Ratusan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang melakukan aksi demonstrasi di beberapa lokasi, termasuk KPU, DPRD Pandeglang, dan Tugu Jam Alun-alun Pandeglang pada Senin (26/8) lalu.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Entis Sumantri, menegaskan pentingnya prinsip demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat.
“Partisipasi politik yang lebih luas dan transparansi dalam pemerintahan harus dijaga,” ujar Entis kepada awak media. Kamis, 29 Agustus 2024.
HMI menekankan perlunya partisipasi politik masyarakat dan penerapan hukum sebagai panglima. Mereka mengkritik kepentingan oligarki yang mengancam demokrasi dan mendorong peran aktif mahasiswa dalam aksi tersebut.
Menurut instruksi dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), aksi ini bertujuan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada. Mereka menganggap penting untuk menyuarakan aspirasi rakyat di depan publik.
HMI juga menyoroti revisi DPR RI terhadap pasal-pasal dalam UU Pilkada yang dianggap inkonstitusional. Mereka menilai revisi ini mengancam demokrasi dan melawan putusan MK yang sudah ada.
Korlap Aksi, Fikri Hidayatullah, menuntut DPRD Pandeglang untuk mengusulkan pencabutan revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan MK. Mereka juga mendesak KPU Pandeglang untuk merekomendasikan tuntutan ini ke KPU RI.
Selain itu, HMI meminta Bawaslu untuk memastikan KPU melaksanakan putusan MK dan memberikan sanksi jika tidak dilaksanakan. Mereka menolak wacana penerbitan PERPU yang dianggap akan menambah masalah.
HMI juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk melawan ketidakadilan jika revisi UU Pilkada tetap dilanjutkan tanpa memperhatikan putusan MK. Mereka menegaskan komitmen untuk melawan kesewenang-wenangan penguasa.
HMI Cabang Pandeglang juga meminta DPRD Pandeglang yang baru dilantik untuk memenuhi janji politiknya kepada masyarakat dan merealisasikan visi-misinya. Mereka mengancam mundur jika tidak memenuhi janji dalam dua tahun ke depan.(Rohmat)
Editor : Hendriko
