Penulis: Muh Fadlul Rahman Arlan
Dibalik kompetisi elektoral yang menghasilkan perkubuan politik amat keras pada level pemilih, para elit bekerja sama, membangun jaringan bisnis yang sama dan juga mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi lain nya.
Para oligarki yang mempengaruhi kekuasaan politik untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan nya.
Persaingan para elit dan partai politik yang tampak keras di permukaan sesungguhnya hanya mekanisme untuk mencapai kesepakatan, membangun kolaborasi dalam upaya merampas dan mendistribusikan sumber ekonomi negara.
Supremasi kekuasaan yang di landasi oleh kepentingan mempertahankan bagaimana institusi-institusi publik bekerja serta bagaimana aktor-aktor bertindak untuk mencapai kemenangan.
Karlmarx menjelaskan oligarki menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan politik sebagian yang tak terpisahkan dari mekanisme bekerjanya kapitalisme.
Kekuasaan oligarki di Indonesia tidak bisa terlepas dari berkembang nya konsentrasi dan sentralisasi kapital dalam skala global, yang ditandai dengan menguatnya kekuasaan oligopilistik yang di miliki perusahaan multinasional. Keberadaan oligarki saat ini dianggap lumrah dan alamiah dalam berjalannya demokrasi.
Pilkada serentak 2024, kembali menjadi pembicaraan hangat di seluruh daerah di Indonesia, Pilkada 2024 akan digelar di seluruh Indonesia nantinya akan digelar di 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di seluruh Indonesia.
Namun, pilkada tak pernah sepi dari lumuran politik uang (money politics). Oligarki yang berkuasa tetap menjadikan demokrasi elektoral ini terus berada di bawah kepentingannya, dengan menyediakan uang bagi pasangan calon yang dijagokannya sebagai imbalan atas peneguhan kekuasaan ekonominya di tingkat lokal.
Kelompok oligarki menemukan jalannya sendiri, dengan membangun sistem politik uang. Demokrasi elektoral dikontrol dengan menempatkan kekuatan uang dalam memenangi pemilihan itu sehingga elite politik yang berlaga dalam kontestasi politik semakin bergantung pada kekuatan uang.
Dengan negara seperti ini oligarki dapat merebut dan menguasai sumber daya ekonomi demi pemupukan dan akumulasi kekayaan. Oligarki mencetak politikus, pejabat politik, birokrat, dan jaringan patronasenya dalam sistem yang yang di kendalikan oleh mereka
Oligarki telah menyebabkan elite politik yang menjadi calon kepala daerah tak bisa berpaling dari ketergantungannya pada kekuatan uang. Sebaliknya, pengusaha butuh kontrol terhadap alokasi sumber daya pemerintah di tingkat lokal seperti alokasi proyek APBD dan perizinan usaha atau alih fungsi lahan.
Tak hanya itu, sejumlah oligarki juga menguasai partai politik.
Dengan begitu, kekuasaan oligarki yang bersifat predatoris ini berkesesuaian dengan demokrasi politik uang, serta mekarnya jaringan preman dalam desentralisasi kekuasaan itu.
