Serang – Banyaknya pemberitaan mengenai seleksi Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten yang tidak kunjung ada kejelasan hingga saat ini.
Panitia Seleksi (Panel) yang dibentuk oleh Pemprov Banten telah melakukan seleksi terhadap calon komisioner Komisi Informasi dan menyerahkannya ke Komisi I DPRD Banten sejak Desember 2023 lalu.
Namun hingga saat ini, Komisi I DPRD Banten belum menyerahkan hasil uji kelayakan atau fit and proper test 15 orang calon komisioner Komisi Informasi Banten.
Kordinator Wilayah Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI) Banten Fikri H mengatakan kekosongan di Komisi Informasi Banten ini telah terjadi sejak bulan Desember 2023 lalu.
“Seleksi pun telah dilakukan, namun hasilnya keputusan dari uji kelayakan anggota komisioner KI masih belum ada keputusan,” ujar Fikri.
Padahal, Komisi Informasi ini dapat menjadi sarana masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik.
Kami menilai, bahwa Komisi I DPRD Banten sengaja belum menyerahkan hasil uji kelayakan calon komisioner Komisi Informasi tersebut.
“Diduga adanya upaya kongkalingkong untuk menggagalkan salah satu calon Komisi Informasi yang telah lulus seleksi,” tuturnya.
Saat ini masyarakat, terkendala dalam penyelesaian sengketa informasi publik karena proses seleksi KI yang masih belum ada titik terang.
Menurutnya, tindakan Komisi I DPRD Banten menunda dalam menyampaikan hasil uji kelayakan calon Komisi Informasi ini melanggar UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Sementara itu, Agil Haetami koordinator wilayah II DPW JPMI Banten juga mengatakan bahwa informasi dari internal Komisi I DPRD Banten bahwa anggota meminta agar pleno komisi diadakan sebelum masa reses.
“Namun karena kesulitan dalam koordinasi dengan Ketua Komisi sehingga hal tersebut belum ada keputusan,” ungkapnya.
Pelaksanaan fit and proper test di Komisi I DPRD Banten terakhir diadakan pada (11/1) lalu, namun hingga saat ini belum ada keputusan.
Maka kami DPW JPMI Banten mengecam dan menganggap Ketua Komisi I DPRD Banten ada unsur kepentingan sehingga membuat hal ini sengaja tidak ada keputusan hingga saat ini.
“Kami DPW JPMI bersama elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan lain akan konsolidasi menggelar aksi ke gedung DPRD Banten karena kami duga Komisi I bekerja tidak profesional dan asal-asalnya,” pungkasnya.
